Rakernis Bidang Hukum Bakamla RI Tahun 2017

Kepala Sub Bidang Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bakamla RI, Heru S. Wibowo, Saat Memberikan Keterangan Persnya Pada Acara Rakernis Bidang Advokasi Hukum, di Swiss In Hotel Batam

BATAM, Kepritoday.com – Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, pada hari Kamis 27 April 2017 mengadakan kegiatan Rapat Kerja Teknis bidang hukum tahun 2017. Rakernis ini mengambil tema, “Optimalisasi Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan di Laut melalui Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum”

Rakernis dihadiri oleh Danlanal Batam, Bea dan Cukai Batam, Karantina Batam, Perhubungan laut Batam, PSDKP Batam dan awak media, bertempat di Soka II Room Swiss In Hotel Baloi Batam.

Menurut Kepala Bidang Advokasi dan Pertimbangan Hukum Bakamla RI, Heru S. Wibowo, Kegiatan kita hari ini rapat kerja teknis terkait penyeludupan di laut bekerja dengan stakholder di kelautan seperti Lanal Batam, Bea Cukai, PSDKP, Perhubungan Kelautan serta Karantina Batam, dalam rangka upaya mencegah penyelundupan dilaut.

“Saya lihat Batam ini strategis sekali untuk itu ke Batam Kepri dan nanti kita ke daerah lainnya dengan harapan ini akan menjadi contoh,” kata Heru saat memberikan keterangan persnya setelah selesai acara Rakernis.

Heru menjelaskan, Sinergitas yang kita lakukan Bakamla selama ini sudah banyak kita lakukan kerjasama patroli di laut.

“Kewenangan Bakamla setelah kita menangkap, kita tidak punya kewenangan untuk penyidikan, untuk penyidikan ada sama bea cukai, PSDKP,” jelasnya.

Peserta Rakernis Sedang Mendengarkan Paparan Dari Bea dan Cukai Batam

Jadi memang menurut undang-undang nomor 32, Bakamla sebagai leading sektor untuk keamanan dan keselamatan laut. kata Heru.

“Yang perlu ditingkatkan adalah jaringan komunikasi, patroli, perlu adanya satuan tugas, dan hasil rapat tadi arahnya seperti itu,” terangnya.

Heru menuturkan lagi, kalau untuk penindakan dilaut, disini kan ada beberapa instansi tentunya berdasarkan cara masing-masing, sedangkan Bakamla hanya menindak saat dilaut, kita menangkap, membawa dan menyerahkan kepada instansi, untuk penyidikan kita tidak kearah sana, karena masing-masing punya kewenangan,

“Dalam hal ini kita tidak sampai ke pengadilannya, karena undang-undang tidak mengamanatkan kearah sana,” Ujar Heru.

Tugas kita yaitu sinergi operasi untuk bekerjasama dengan instansi terkait,”tegas Heru.

“Saya berharap nanti dari hasil rakernis ini tentu ada inisiasi dari masing-masing rekanan didaerah untuk meningkatkan komunikasi, karena kita dipusat hanya fasilitasi dan pada akhirnya tergantung kepada instansi didaerah, aparat penegak hukumnya. Jalinan kerjasama tetap kita tingkatkan.” kata Heru menutup pembicaraan. (Andri/Oscar).

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *