BP Batam Berdialog Dengan Pelaku Usaha Industri Kemaritiman

Menko Kemaritiman Binsar Luhut Panjaitan, Kepala BP Batam, Gubernur Kepri Saat Berdialog Dengan Pelaku Usaha Di Bidang Kemaritiman.

BATAM, Kepritoday.com – Menteri Koordinator Kemaritiman RI, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dalam lawatan kunjungan kerja Batam Kepri untuk meninjau Pulau Nipah, yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus,juga menyempatkan waktu untuk berdialog khusus dengan para pengusaha di kota Batam, pada hari Kamis, 2 Februari 2017 di ruang VVIP Ruang tunggu Bandar Udara Hang Nadim.

Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) mengundang 24 perusahaan asing yang bergerak di Industri Kemaritiman seperti Shipyard, Oil and Gas Supporting Industry, Fabrication and Offshore Products, untuk berkesempatan berdialog langsung dengan Menko Kemaritiman dalam kaitannya dengan kendala, permasalahan, masukan maupun saran untuk perbaikan dan percepatan usaha dibidang ini.

Menko Kemaritiman yang didampingi Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro dan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun, dengan lugas menjawab segala permasalahan yang disampaikan dan mencari penyelesaian dalam waktu dekat, sehingga investasi dapat berjalan dan tidak terhambat.

24 Perusahaan Bidang Industri Kemaritiman Menyampaikan Keluhan-Keluhan Kepada Menko Kemaritiman.

Beberapa isu yang ditanyakan para pengusaha adalah biaya logistik yang tinggi untuk shipment dari Batam ke Singapura, permasalahan tingginya pajak yg dikenakan apabila perusahaan di Batam akan menjual produk mereka dikawasan Indonesia lainnya, tarif listrik di kawasan industri yang harus mendapatkan persetujuan DPRD dan Gubernur sampai dengan permasalahan berbelitnya birokrasi pengurusan ijin perkapalan di Dinas Perhubungan.

Ketua Batam Shipyard Offsore Association (BSOA), Sarwo Edhie juga berkesempatan menyampaikan langsung dampak pemberlakuan deposito bagi tambat labuh kapal yang menurutnya membuat client mereka tidak jadi memilih batam. Hal ini langsung ditanggapi secara serius oleh Hatanto, yang juga menjelaskan bahwa pada tahun-tahun sebelumnya ada sekitar 40,000 ribu kapal tanpa SIB di Batam yang merupakan potential lost bagi pendapatan Batam itu sendiri.

Hal inilah yang membuat BP Batam harus melakukan perbaikan dalam sistem kepelabuhanan. “Saya rasa kita harus bahas ini lebih detail dan berikan bukti ada investasi yang tidak jadi ke Batam karena kebijakan kami, saya serius ingin lebih menggali isu ini, agar dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Hatanto.

Pertemuan selama 1 jam yang begitu interactive diantara kemenko kemaritiman dan pejabat pemerintahan lainnya, dihadiri oleh perusahaan-perusahaan  besar aeperti Bredero Shaw, Mcdermott, GE Oil and Gas Sumitomo Wiring dan Yokohama.

Pengusaha sangat menyambut baik niat pemerintah pusat yang terus melakukan perbaikan sehingga investasi di Batam khususnya dapat terus meningkat. (Ain/Osr)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *