373 Warga Kemboja Terima Bantuan PSKS

TANJUNGPINANG, Kepritoday.com – Sebanyak 373 warga Kelurahan Kemboja Kecamatan Tanjungpinang Barat menerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang disalurkan melalui layanan Giro Pos.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Walikota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, SH, Kamis (20/11), di gedung serba guna Potong Lembu, dengan didampingi Kepala PT. Pos Indonesia Tanjungpinang Sudjatmiko.

Program bantuan ini sendiri merupakan bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk masyarakat daerah yang penyalurannya dilakukan langsung kepada penerima yang telah memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).

Menurut Sudjatmiko, PSKS adalah program pemberian bantuan dana simpanan dari pemerintah dalam rangka membangun keluarga produktif untuk meberdayakan dan melindungi masyarakat miskin. Di Kota Tanjungpinang sendiri, Sudjatmiko menyebutkan ada sebanyak 7.599 penerima.

Bantuan ini bersifat simpanan, sehingga bisa diambil semua atau sebagian dengan syarat penerima harus memiliki KTP dan KPS. Bantuan yang diberikan setiap 2 bulan sekali ini masing-masing diterima oleh warga kurang mampu sebesar Rp. 400 ribu

Mengenai jumlah penerima, Lis sendiri mengaku belum puas dengan angka tersebut. Karena dikatakannya jumlah penerima sharusnya lebih besar dari angka yang disebutkan oleh Sudjatmiko.

Hal ini dikarenakan data yang digunakan merupakan data BPS tahun 2011 yang tentunya sudah mengalami perubahan jika disesuaikan dengan kondisi saat ini. “Saya yakin masih banyak warga miskin lainnya yang lebih pantas untuk menerima. Makanya tadi banyak yang complain.” Kata Lis.

Lebih lanjut dikatakan Lis, bantuan yang diterima ini memang tidak bisa mengatasi kemiskinan, tapi setidaknya bisa mengurangi beban biaya hidup yang seiring dengan kenaikan harga BBM meningkat pula harga kebutuhan pokok sehari-hari.

Secepat mungkin, Lis menyebutkan, akan segera mengupdate data masyarakat miskin di Kota Tanjungpinang. Karena ia menilai masih banyak orang yang lebih layak yang belum menerima bantuan. “Data dari BPS harus dihitung ulang, karena akan berpengaruh terhadap bantuan yang seharusnya akan diterima. Imbasnya ke pemerintah daerah juga.” Kata Lis. (djo)